KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

 

Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H.

I.      PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi RI adalah constitutional court yang ke-78 di dunia, ditetapkan tatkala Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR-RI ke-7 (lanjutan 2), tanggal 9 November 2001, Sidang tahunan MPR-RI. Dalam pada itu, Mahkamah Konstitusi RI merupakan mahkamah konstitusi yang pertama di abad XXI Masehi.

            Fungsi Mahkamah Konstitusi dilembagakan secara konstitusional, atas dasar ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan: ‘Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung’.

            Pembentukan Mahkamah Konstitusi diwujudkan dengan pengangkatan para hakim konstitusi menurut tatacara yang diatur dengan undang-undang. Pasal  24C UUD 1945 menentukan : ‘Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang’.   Oleh   karena   itu,   menyusul   pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disahkan serta diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Atas dasar undang-undang ini, proses rekruitmen calon hakim  dapat  diselesaikan  dengan sebaik-baiknya,  baik oleh DPR, Mahkamah Agung maupun Presiden, sehingga pada tanggal 15 Agustus 2003, pengangkatan sembilan hakim konstitusi Republik Indonesia yang pertama dalam sejarah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003.

II.    SEKELUMIT SEJARAH (‘PRELUDE’)

            Sesungguhnya, dalam rapat besar BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 1945 (kurang lebih 60 tahun yang lalu), telah muncul gagasan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Anggota Moh. Yamin menghendaki agar Mahkamah Agung (‘Balai Agung’) menjadi pula badan yang membanding, yakni ‘… apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanggar Undang-Undang Dasar Republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam’. Anggota Soepomo tidak menyetujui gagasan Moh. Yamin. Dikatakan, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanya dikenal dalam suatu sistem pemerintahan yang mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas (maksudnya guna check and balances antara tiga kekuasaan itu). ‘Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini, kita memang tidak memakai sistem yang membedakan prinsipil antara 3 badan itu, artinya tidak, bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang (RM. AB. Kusuma, 2004 : 299)’.

            Dalam pada itu, menurut Soepomo, para ahli hukum Indonesia juga sama sekali tidak mempunyai pengalaman untuk tugas sedemikian. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bukan wewenang Mahkamah Agung, tetapi wewenang badan peradilan khusus (‘pengadilan spesial’) yang namanya Constitutioneel – hof, semacam di Austria, Cekoslowakia dan Jerman di zaman Weimar. ‘Kita harus mengetahui tenaga kita belum begitu banyak, kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi buat negara yang muda dan untuk mengerjakan itu, saya kira belum waktunya’ kata Soepomo lebih jauh. Tatkala Ketua Radjiman menanyakan peserta, siapa yang menyetujui usul Yamin, Yamin sendiri meminta agar hal dimaksud ditunda saja.

Suardi Tasrif menyayangkan bahwa perbedaan pendapat kedua pembicara tersebut berakhir secara inkonklusif (1971:197). ‘Neither fish,nor fowl (bukan ikan, bukan daging)’, kata Tasrif.

III.   MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

1.    Kedudukan

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan  peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur unity of jurisdiction, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari Mahkamah Agung secara duality of jurisdiction. Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman.

2.    Kewenangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1.    Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.    Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.    Memutus pembubaran partai politik, dan

4.    Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Kewajiban (= Sekaligus Kewenangan)

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1.    Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :

a.        pengkhianatan terhadap negara,

b.        korupsi,

c.        penyuapan,

d.        tindak pidana berat lainnya;

2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1

IV. PROSES BERPERKARA

 

PENGAJUAN PERMOHONAN  *)

1.        Ditulis dalam bahasa Indonesia.

2.        Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.

3.        Diajukan dalam 12 rangkap.

4.        Jenis perkara sesuai kewenangan dan kewajiban MK-RI.

5.        Sistematika :

a.      Identitas & legal standing (kedudukan hukum).

b.      Posita.

c.      Petitum.

6. Disertai bukti pendukung.

(Pasal 29 sampai dengan 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

*)  Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

 

P E N D A F T A R A N *)

1.    Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera:

-     Belum lengkap, diberitahukan.

-     7 Hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi.

-     Lengkap, dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

2.    Registrasi sesuai dengan perkara.

3.    7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara :

a.    Pengujian undang-undang

-       Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.

-       Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.

b.    Sengketa kewenangan lembaga Negara Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.

c.    Pembubaran partai politik

Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang     

bersangkutan.

d.    Pendapat DPR

Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.

(Pasal 32 sampai dengan 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

*) Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari kerja sejak registrasi Salinan Permohonan disampaikan kepada KPU

 

PENJADWALAN SIDANG

1.    Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu).

2.    Para pihak diberitahu/dipanggil.

3.    Diumumkan kepada masyarakat.

(Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

 

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (= SIDANG PANEL),

MINIMAL 3 ORANG HAKIM.

1.    Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:

-       Kelengkapan syarat-syarat Permohonan,

-       Kejelasan materi Permohonan.

2.    Memberi nasihat

-       Kelengkapan syarat-syarat Permohonan,

-       Perbaikan materi Permohonan.

3.    14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

( Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

 

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (PLENO)

OLEH 9 ORANG HAKIM, MINIMAL 7 ORANG HAKIM

1.    Terbuka untuk umum.

2.    Memeriksa permohonan dan alat bukti.

3.    Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.

4.    Lembaga Negara dapat diminta keterangan tertulis dengan tenggang waktu maksimal 7 hari sejak diminta harus telah dipenuhi.

5.    Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.

6.       Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

(Pasal 40 sampai dengan 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

 

6

PUTUSAN

1.    Diputus paling lambat dalam tenggang waktu:

a.    Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi.

b.    Untuk perkara perselisihan hasil pemilu

-       Presiden dan/atau wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi.

-       DPR,DPD dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi.

c.   Untuk perkara pendapat DPR, 90 hari kerja sejak registrasi.

2.    Sesuai alat bukti, minimal 2 alat bukti, memuat:

-       Fakta,

-       Dasar hukum putusan.

3.   Cara mengambil keputusan:

-       Musyawarah mufakat.

-       Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis.

-       Diambil suara terbanyak bila tak mufakat.

-       Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.

-       Pendapat hakim yang berbeda (‘dissenting opinion’) dimuat dalam putusan

4.    Ditandatangani hakim dan panitera.

5.    Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

6.    Akibat hukum dari putusan berlaku ke depan (perspektif), tidak berlaku surut (non retroaktif).

7.    Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan.

8.    Untuk Putusan perkara:

a.   Pengujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung.

b.   Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD dan Presiden.

c.   Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

d.   Perselisihan hasil pemilu, disampaikan kepada Presiden.

e.   Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden.

(Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

Sumber : Tim Booklet Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003

IV. POST SCRIPTUM

Dalam usianya yang sudah lebih dari empat tahun, hingga tanggal 7 April 2008 telah masuk 141 perkara pengujian undang-undang di MK-RI, diputus 132 perkara. Mahkamah Konstitusi juga telah menerima 10 perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara dan semuanya sudah diputus. Belum termasuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2004, sejumlah 252 perkara yang diajukan oleh 23 partai politik, dan 21 perkara yang diajukan oleh calon anggota DPD.

            Hal dimaksud menunjukkan tumpuan harapan (‘expectations’) para justisiabel terhadap Mahkamah. Cukup banyak yang mendukung putusan MK-RI namun tidak kurang yang menyatakan kekecewaannya. Ini biasa saja! Tatkala pembacaan putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan peradilan itu menjadi milik dan bagian publik. Rakyat banyak berhak menyatakan kekecewaannya, seperti halnya mereka dapat saja mengungkapkan dukungan atas suatu putusan MK.                              

Tentu saja, ke depan, publik harus menerima dan menghormati suatu putusan peradilan begitu Mahkamah memutuskan, betapapun tadinya masyarakat terbagi antara pro dan kontra atas substansi kasus yang dipersoalkan. Ingatlah kiranya, kasus O.J. Simpson yang didakwa membunuh bekas isterinya, Nicole Brown Simpson dan teman kencannya, Ronald Goldman.

Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya adalah pengawal konstitusi (‘the guardian of constitution’) dan sekaligus penafsir resmi the supreme law of the land.

Kiranya keberadaan Mahkamah di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan (‘justitiabellen’) bukan bak kapal-kapal yang melintasi laut di malam yang kelam, sebagaimana digambarkan Henry Wadsworth Longfellow (1807 – 1882), dalam Tales of Wayside Inn (1813) :

   Ships that pass in the night,

   and speak each other in passing,

   only a signal show and

   a distant voice in the darkness;

   So on the ocean of life

   we pass and speak one another,

                        only a look and a voice;

                        then darkness again

                        and a silence.

            Mahkamah Konstitusi seyogianya ibarat kapal pengangkut jemaah haji yang datang dari tanah haram, dielu-elukan oleh rakyat banyak di pelabuhan tujuan.

BIODATA

H.M. LAICA MARZUKI

Lahir di Tekolampe, Sinjai, Sulawesi Selatan, pada tanggal 5 Mei 1941, adalah Guru Besar Hukum Tata Negara pada Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar.

Mantan Hakim Agung, dan sejak bulan Agustus 2003, menjadi Hakim Konstitusi, kelak memegang jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi hingga memasuki masa purna bakhti pada tanggal 1 Juni 2008. Pernah menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum ( Magister ) Pascasarjana UNHAS, dan Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum LPPM, UNHAS.

Lulus Fakultas Hukum UNHAS, Makassar pada bulan Agustus 1979, lalu menempuh studi lanjutan dalam rangka Sandwich Program di Leiden, Negeri Belanda ( 1984-1985 ) dan penyusunan buku Hukum Administrasi di Utrecht ( 1989-1990 ), Negeri Belanda, kemudian menyelesaikan studi Doktor ( S3 ) pada Pascasarjana, Universitas Padjadjaran ( UNPAD ), Bandung, di kala tanggal 5 Juli 1995.